Prof Hanif : Hapus Pemerintah Desa ?

Gardadesa.com – Pemerhati Desa Prof Hanif Nurcholis Guru Besar di Universitas Indonesia kembali mengeluarkan pendapatnya yang bagi sebagian kalangan di anggap “aneh”,Apalagi baru baru ini beliau pernah mengeluarkan pendapat serta argumennya bahwa bahwa perangkat desa tidak layak menjadi PNS karena bertugas sebagai pemungut pajak saja..

 

Dalam pendapat terakhir yang termuat diakun medsos pribadinya, Prof. Hanif menyampaikan satu usulan terkait dengan pemerintahan desa. Dan seperti biasa argumen kali ini tidak jauh berbeda dan boleh dikatagorikan “aneh” dengan pendapat sebelumnya karena kali ini beliau mengusulkan pemerintahan desa untuk dihapus saja,

 

Berikut pendapat Prof Hanif Nurcholis  yang kutip langsung dari akun medsos beliau.

PEMERINTAH DESA TETAP DIPERTAHANKAN ATAU DIHAPUS ?

 Teman saya bertanya kepada saya, “Apa usulanmu kepada MPR, Pemerintah Desa dipertahankan atau dihapus?”

 Saya jawab begini.

 Pemerintah Desa sepanjang dijadikan sebagai organ negara betulan dengan fungsi delivery tujuh bidang pelayanan publik ((1) kebutuhan dasar komunitas, (2) sarpras ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi komunitas, (3) legalitas hukum, (4) pemberdayaan masyarakat marginal, (5) penyediaan sarpras olah raga dan rekreasi, (6) santunan kepada fakir miskin, dan (7) melindungi rakyat desa dari kejahatan, bencana alam, kebakaran, dll) maka Pemerintah Desa tetap dipertahankan. Akan tetapi, kalau Pemerintah Desa hanya dijadikan alat oleh Pemerintah Atasan (Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga) sebagai pelaksana proyeknya dengan cara mobilisasi rakyat desa yang diwadahi dalam lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, PKK, LPD, P3A, POSYANDU, KPD, BPD, Linmas, dll) yang dibentuk Negara secara sepihak, saya usulkan untuk dihapus saja. Tidak banyak manfaatnya bagi rakyat desa. Hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan uang hutang. Kasihan rakyat desa, hanya jadi obyek proyek pemerintah atasan.

 

Guru Besar dari Universitas Indonesia yang konsen dengan Pemerintahan Desa ini bahwa eksistensi Pemerintah Desa belum secara maksimal karena sejauh ini hanya dijadikan  untuk pelaksana proyek dari Pemerintah Atasan.

Pendapat ini tentu jika hanya dibaca secara sekilas tentu sangat menyakitkan bagi pemerintah desa, akan tetapi kalo dicermati dengan teliti, apa yang disampaikan oleh Prof. Hanif Nurcholis tentunya untuk kebaikan dari pemerintah desa itu sendiri.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: