gardadesa.com,Tuban – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban, Jawa Timur, didorong memperkuat peran sebagai kontrol sosial dan pengawal kebijakan publik guna memastikan pembangunan daerah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Tuban, Agus Siswanto, dalam Pelantikan Raya Pengurus Komisariat HMI se-Kabupaten Tuban periode 2026–2027 yang berlangsung di Aula Gang Guees Hotel, Sabtu (17/10/2026).
“Pengurus dan kader di mana pun berada harus menjadi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah,” kata Agus dalam sambutannya.
Pelantikan bertema “Reconciliation for Collective Transformation” tersebut diikuti empat komisariat, yakni HMI Komisariat Ronggolawe, Lokajaya, Wilwatikta, dan Komisariat Persiapan MAPENA. Acara itu juga dihadiri alumni HMI, perwakilan organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta kalangan pelajar.
Agus menegaskan, kader HMI harus mempertahankan identitas sebagai insan akademis dan pengabdi masyarakat. Menurutnya, pengurus organisasi mahasiswa tidak cukup hanya menjalankan agenda internal, tetapi juga perlu terlibat aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah dan merespons berbagai persoalan sosial.
“Kita siap mewarnai dinamika dan kebijakan pemerintah agar berpihak kepada masyarakat. Namun, kader juga jangan lupa untuk terus belajar di mana pun berada,” ujarnya.
KAHMI: Pelantikan Bukan Sekadar Seremoni
Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tuban, Engki Anom Suseno, mengingatkan bahwa pelantikan merupakan awal dari tanggung jawab pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.
Ia menekankan pentingnya komitmen, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.
“Ikrar pelantikan itu adalah janji, dan janji adalah utang. Sejak dilantik, pengurus bukan lagi sekadar anggota, tetapi memiliki tanggung jawab terhadap organisasi,” kata Engki, yang berprofesi sebagai advokat.
Menurutnya, rekonsiliasi tidak semestinya dimaknai sebagai upaya menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, perbedaan harus dikelola secara konstruktif untuk memperbaiki hubungan dan membangun kesepahaman.
“Organisasi tanpa perbedaan pendapat adalah organisasi yang mati. Rekonsiliasi bukan melupakan, bukan diam, dan bukan bagi-bagi kursi. Ishlah berarti memperbaiki, bukan menutupi,” tegasnya.
Engki juga menyoroti pentingnya transformasi internal melalui perubahan nyata dalam tata kelola organisasi. Hal itu mencakup kedisiplinan waktu, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tertib, serta keterbukaan pengurus dalam menerima aspirasi kader.
Ia mengingatkan bahwa tujuan HMI sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 AD HMI adalah membentuk insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT.
Pertumbuhan Industri dan Tantangan Keadilan Sosial
Dalam sambutannya, Engki turut menyoroti perkembangan sektor industri semen serta minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Tuban. Menurutnya, pertumbuhan industri perlu diiringi perhatian terhadap masyarakat lokal, terutama petani, nelayan, dan generasi muda di pedesaan.
Ia mendorong mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat serta terlibat dalam penyelesaian persoalan sosial. Kampus dan organisasi mahasiswa, menurutnya, perlu hadir tidak hanya sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga.
Engki menilai, efektivitas gerakan mahasiswa tidak semata-mata diukur dari banyaknya pernyataan sikap, melainkan dari kemampuan menyelesaikan persoalan melalui pendampingan dan advokasi yang terukur.
“Bekerja samalah dengan instansi terkait. Puncaknya, satu advokasi yang tuntas lebih berharga daripada sepuluh pernyataan sikap,” ujarnya.
Ia menambahkan, KAHMI Tuban siap mendukung kader HMI melalui ruang diskusi, perluasan jaringan, pendampingan hukum, dan advokasi masyarakat. Meski demikian, kader diharapkan membawa gagasan serta program konkret yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Engki mengingatkan bahwa jabatan dalam organisasi bersifat sementara, sedangkan kontribusi bagi masyarakat menjadi salah satu tolok ukur penting dari perjuangan mahasiswa.
“Berjuanglah untuk rakyat. Jabatan akan berakhir, maka pertanyaannya, apa yang ditinggalkan? Jangan kecewakan ikrar yang telah dibaca tadi,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi bagi HMI Cabang Tuban untuk memperkuat kapasitas kader, membangun budaya organisasi yang lebih baik, serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan publik dan advokasi kepentingan masyarakat.