gardadesa. com – Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Tuban bersama jajaran pengurus menghadiri rangkaian Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kegiatan dipusatkan di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, kawasan Kebun Raya Indrokilo Boyolali.(15/1/2026).
Kehadiran rombongan DPC ABPEDNAS Kabupaten Tuban tersebut merupakan bentuk komitmen dan partisipasi aktif dalam mendukung penguatan peran desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat nasional. Dalam kegiatan ini, Ketua DPC ABPEDNAS Tuban hadir mewakili Ketua DPK dan seluruh anggota BPD se-Kabupaten Tuban.
Hari Desa Nasional 2026 dipusatkan di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, yang berada di kawasan Kebun Raya Indrokilo Boyolali (KRIB). Kabupaten Boyolali dipilih sebagai tuan rumah karena posisinya yang strategis di jalur utama Semarang–Solo, sekaligus dinilai memiliki potensi desa yang maju dan inspiratif untuk dikembangkan secara nasional. Kegiatan puncak berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026.
Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Tuban Budiono, menyampaikan ucapan Selamat untuk Hari Desa Nasional yang diperingati setiap 15 Januari. Peringatan Hari Desa Nasional 2026.
peringatan Hari Desa ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antar desa di seluruh Indonesia.Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan desa.
Berbagai rangkaian acara turut memeriahkan peringatan Hari Desa Nasional 2026, di antaranya Liga Desa, pameran produk unggulan desa.
Hari Desa Nasional sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2024, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peran strategis desa dalam pembangunan nasional.
Menurut Budi ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Sesuai dengan tema Hari Desa tahun ini “Bangun Desa Bangun Indonesia’’
Orang nomer 1 di ABPEDNAS tuban juga menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan BPD harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat.