gardadesa.com, Jombang – Proses rekrutmen Mitra Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 di Kabupaten Jombang mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah pelamar mengeluhkan minimnya keterbukaan informasi dalam tahapan seleksi, mulai dari mekanisme penilaian hingga penentuan peserta yang dinyatakan lolos.
Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026 sendiri secara nasional resmi dibuka sejak 8 Mei 2026 melalui portal resmi mitra.bps.go.id dan aplikasi Sobat BPS. Seluruh proses disebut dilakukan secara daring dan tanpa pungutan biaya.
Namun di lapangan, beberapa calon pelamar di Jombang mengaku kecewa lantaran tidak memperoleh informasi yang jelas terkait hasil seleksi administrasi maupun tes kompetensi. Mereka menilai proses rekrutmen terkesan tertutup dan tidak memberikan ruang transparansi kepada peserta.
Salah satu peserta seleksi yang enggan disebutkan namanya mengaku menemukan kejanggalan saat pelaksanaan ujian. Ia menyebut ada peserta lain yang diduga menyalin seluruh jawabannya selama tes berlangsung. Namun ironisnya, peserta yang diduga mencontek tersebut justru dinyatakan lolos seleksi, sementara dirinya tidak masuk dalam daftar peserta yang diterima.
“Yang membuat saya heran, jawaban saya dicontoh penuh oleh peserta lain. Tapi justru saya yang tidak lolos,” ujarnya.
Peserta tersebut juga mengaku merupakan mitra lama BPS yang sebelumnya pernah terlibat dalam sejumlah kegiatan statistik, termasuk pengolahan data Regsosek. Ia menyebut selama mengikuti kegiatan tersebut dirinya mampu menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang diberikan.
“Saya ini mitra lama. Waktu pengolahan data Regsosek juga ikut dan target dari BPS bahkan terlampaui. Jadi terasa aneh ketika akhirnya tidak lolos,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan peserta mengenai mekanisme penilaian dan pengawasan selama proses seleksi berlangsung. Beberapa peserta berharap adanya penjelasan terbuka terkait sistem evaluasi yang digunakan dalam rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026.
Keluhan juga muncul di media sosial dan grup percakapan lokal. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah proses seleksi benar-benar murni berbasis kompetensi atau ada faktor lain yang memengaruhi penentuan peserta lolos.
Beberapa pelamar juga menilai tahapan seleksi akhir yang dilakukan oleh panitia berpotensi menimbulkan persepsi subjektivitas. Menurut mereka, peserta yang dianggap memiliki kedekatan atau hubungan baik dengan pegawai maupun petugas BPS di tingkat kecamatan justru lebih banyak dinyatakan lolos dalam seleksi.
Sementara itu, pihak WhatsApp Center BPS Jombang saat dikonfirmasi memberikan penjelasan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
“Rekrutmen Mitra Tambahan 2026 ini kami lakukan secara open. Itu artinya rekrutmen diumumkan secara terbuka melalui berbagai platform publik baik itu melalui web maupun melalui media sosial kami. Rekrutmen ini juga transparan, segala kualifikasi, persyaratan, dan tanggung jawab posisi dijelaskan di pengumuman,” tulis pihak WA Center BPS Jombang dalam pesan tertanggal 22 Mei 2026.
Pihak BPS juga menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi berkas, wawancara, seleksi kompetensi, hingga seleksi akhir oleh panitia untuk menentukan kandidat terbaik.
“Selain seleksi kompetensi, terdapat seleksi akhir dari panitia. Tahap akhir ini yang menentukan kandidat terbaik untuk diterima,” demikian isi penjelasan yang disampaikan pihak WA Center BPS Jombang.
Selain itu, BPS Jombang menyebut penilaian peserta turut mempertimbangkan rekam jejak kinerja pada kegiatan survei maupun sensus sebelumnya.
“Sebagai penjelasan, yang disampaikan ke panitia itu berupa penilaian berdasarkan kinerja di kegiatan survei/sensus BPS sebelumnya. Apabila mitra mempunyai kinerja yang bagus sebelumnya, maka akan kami tawarkan kembali untuk mengikuti kegiatan di BPS,” lanjut keterangan tersebut.
Adanya tahapan “seleksi akhir oleh panitia” inilah yang kemudian menjadi perhatian sejumlah peserta. Mereka berharap terdapat penjelasan yang lebih rinci mengenai indikator penilaian, sistem pembobotan, serta dasar pengambilan keputusan pada tahap akhir tersebut agar tidak menimbulkan persepsi subjektivitas.
Sorotan terhadap mekanisme rekrutmen mitra BPS juga muncul di daerah lain. Ketua Advokasi Mahasiswa Tasik Timur, Dina Diana Ginanjar, menilai mekanisme perekrutan yang seharusnya mencerminkan meritokrasi dan profesionalisme justru memunculkan dugaan ketidakadilan di lapangan.
Menurut Dina, penggunaan sistem digital dalam rekrutmen awalnya diharapkan menjadi langkah maju untuk menciptakan proses seleksi yang lebih transparan, objektif, dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Namun dalam praktiknya, sejumlah pelamar mengaku tidak memperoleh kesempatan kerja meski telah lama terdaftar sebagai mitra aktif di sistem BPS.
“Sistem rekrutmen Mitra BPS yang kini berbasis aplikasi dan akun digital seharusnya menjadi angin segar bagi terciptanya meritokrasi dan profesionalisme. Namun realita di lapangan justru menunjukkan anomali yang mencederai semangat keterbukaan informasi dan keadilan sosial,” ujar Dina kepada media, Jumat (22/5/2026).
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah pelamar yang telah memiliki akun mitra selama dua hingga tiga tahun, namun tidak pernah mendapatkan notifikasi penugasan ataupun tawaran pekerjaan lapangan.
“Banyak pelamar yang akunnya aktif secara sistem, tetapi mati secara fungsi. Tidak ada penugasan, tidak ada kejelasan status, sehingga muncul kesan bahwa akun mitra hanya menjadi formalitas administratif,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, polemik terkait dugaan kurangnya transparansi rekrutmen Mitra BPS 2026 di Kabupaten Jombang masih menjadi perbincangan di kalangan pelamar dan masyarakat.
Masyarakat kini berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi resmi yang lebih detail guna memastikan proses rekrutmen berjalan objektif, profesional, dan sesuai prosedur.
