Pemerintah

Musdes Penetapan BLT-DD 2026, Pemdes Ngampelrejo dan BPD Serap Aspirasi Warga

74
×

Musdes Penetapan BLT-DD 2026, Pemdes Ngampelrejo dan BPD Serap Aspirasi Warga

Sebarkan artikel ini

gardadesa.com,Tuban – Pemerintah Desa Ngampelrejo bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu, 18 April 2026, dengan dihadiri unsur pemerintah desa, BPD, serta perwakilan masyarakat.

Kepala Desa Ngampelrejo, Taryono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musyawarah tersebut dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kekompakan seluruh elemen desa, mulai dari pemerintah desa hingga lembaga desa, yang terus bersinergi dalam setiap tahapan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Bimtek ABPEDNAS Tuban Jadi Alarm Penguatan BPD: Profesionalitas, Akuntabilitas, dan Kesejahteraan Disorot

“Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan semua pihak. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPD Ngampelrejo, Harsono, yang juga dikenal sebagai aktivis HMI Tuban, menegaskan bahwa pelaksanaan Musdes merupakan kewajiban BPD sekaligus tahapan yang harus dilalui setelah penetapan APBDes.

Menurutnya, forum musyawarah ini tidak hanya sebatas agenda formal, tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Musdes ini memang menjadi kewajiban BPD sekaligus bagian dari proses setelah penetapan APBDes. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami juga banyak menerima aspirasi dari masyarakat yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan penerima BLT-DD,” ungkap Mas Har.

Baca Juga :  Pemdes Kedungjambe Tetapkan APBDes 2026 Lewat Musyawarah Desa

Melalui musyawarah tersebut, diharapkan penetapan penerima BLT-DD Tahun 2026 dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah desa bersama BPD pun berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip musyawarah dan keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan demi kesejahteraan warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *