gardadesa.com, Tuban– Gelombang protes warga mengguncang Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menyusul dugaan minimnya transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dalam waktu dekat akan segera diluncurkan.
Puluhan warga turun langsung menyuarakan aspirasi kepada pemerintah desa. Mereka menilai proses rekrutmen berlangsung tertutup dan tidak berpihak pada masyarakat lokal, khususnya warga ring 1 yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja.
Kekecewaan warga memuncak setelah beredar informasi bahwa hanya segelintir warga ring 1 yang dinyatakan lolos. Kondisi ini memicu keresahan yang sebelumnya terpendam, hingga akhirnya meledak menjadi aksi terbuka.
Ketua RW setempat, Samsu, membenarkan adanya gejolak tersebut. Ia menyebut warga merasa tidak dilibatkan secara adil sejak awal proses rekrutmen.
“Warga kecewa. Dari ring 1 hanya sekitar lima orang yang diterima. Selain itu, proses rekrutmen juga dinilai tidak transparan sejak awal,” ujarnya.
Aspirasi warga kemudian mendapat perhatian dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kecamatan Rengel. Didampingi pengurus tingkat kabupaten, mereka turut memfasilitasi penyampaian keluhan warga kepada pihak pengelola SPPG.
Namun, saat dikonfirmasi di kantor SPPG Rengel, pihak supervisor, Wati, menyatakan bahwa proses telah dijalankan sesuai prosedur dan melalui koordinasi sejak awal. Pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam kekecewaan warga.
“Dari awal kami sudah berkoordinasi, mulai dari rekrutmen hingga penerimaan pekerja,” ucapnya singkat.Selasa, 7/4/2026
Tekanan warga yang terus menguat akhirnya mendorong semua pihak untuk duduk bersama dalam forum musyawarah darurat. Kepala Desa Rengel, Mudir, membenarkan adanya pertemuan tersebut dan menyebut telah tercapai kesepakatan bersama.
“Sudah ada kesepakatan. Semua warga dari RW 8, ring 1 sampai 4 yang kemarin daftar dan interview, diterima semua sesuai keahlian dan tupoksinya,” ungkapnya.
Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah cepat untuk meredam eskalasi konflik yang semakin meluas. Pemerintah desa bersama BPD, warga, serta pihak pengelola program MBG akhirnya menyepakati solusi yang mengakomodasi tuntutan masyarakat.
“Semua sudah clear. Pihak pengelola MBG sudah oke, pemerintah desa yang memfasilitasi juga sudah oke. Tadi pagi pukul 09.00 telah dilakukan pertemuan dengan semua pihak,” tambah Mudir.
Di sisi lain, pihak pengelola MBG juga berupaya meredakan situasi dengan menjanjikan pemberdayaan masyarakat ke depan. Program tersebut akan melibatkan pelaku UMKM lokal melalui BUMDes dan KDMP Rengel, termasuk rencana kerja sama dalam pengelolaan sampah dan limbah desa.
Meski persoalan dinyatakan selesai, peristiwa ini menjadi catatan penting bagi semua pihak. Minimnya keterbukaan dalam proses rekrutmen terbukti mampu memicu krisis kepercayaan publik. Warga kini berharap ke depan setiap program yang masuk ke desa dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat lokal—bukan sekadar klarifikasi setelah tekanan muncul ke permukaan.
