gardadesa.com,Tuban – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, keluhan muncul dari wali murid penerima manfaat di SD Klutuk, Kecamatan Tambakboyo. Menu makanan yang disajikan kepada siswa dinilai kurang menggugah selera anak-anak dan memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat.
menu yang diberikan terdiri dari nasi putih, lauk sederhana, sayuran, serta susu kemasan. Meski secara komposisi terlihat memenuhi unsur dasar, sejumlah wali murid menilai tampilan dan variasi menu kurang menarik bagi anak-anak, sehingga banyak yang tidak menghabiskan.
“Anak-anak banyak yang tidak habis makannya, katanya kurang selera. Kami jadi bertanya-tanya, apakah memang standar menunya seperti ini? Baik dari segi kandungan gizi maupun anggaran per porsi, apakah sudah sesuai?” ujar salah satu wali murid.Rabu (22/4/2026).
Keluhan tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat penerima manfaat. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh agar tujuan utama program MBG, yakni pemenuhan gizi anak, tidak melenceng dari harapan.
Menanggapi hal itu, pihak SPPG Yayasan Kasih Harum Bersinar melalui perwakilannya, Moc. Wahyu S. L., memberikan klarifikasi. Ia menyebut adanya kendala teknis di dapur yang memengaruhi penyajian menu.
“Izin klarifikasi bapak/ibu, untuk terkait menu SPPG Sawir karena ada kendala di dapur. Untuk menu yang disajikan di awal, kami sudah sesuai dengan hitungan gramasi yang ditentukan,” jelasnya.
Ia juga memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi internal.
“Akan kami evaluasi untuk tim kami sehingga tidak terulang lagi. Kami SPPG Sawir memohon maaf, untuk ke depannya akan kita perbaiki,” tambahnya.
Namun demikian, upaya konfirmasi lanjutan kepada Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Tuban, Aulia Rizqi, belum membuahkan hasil. Minimnya respons dari pihak terkait menimbulkan kesan kurangnya keterbukaan dan menjadi sorotan publik.
Ketua ABPEDNAS Tuban, Budiono, turut menyayangkan sikap Koordinator SPPG Kabupaten Tuban yang dinilai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Kami dari ABPEDNAS diminta untuk membantu pengawasan terhadap program pemerintah, termasuk MBG. Tapi ketika ada keluhan masyarakat dan kami mencoba berkoordinasi untuk menyampaikannya, justru tidak ada respons, terkesan bungkam,” ujarnya.
Budiono pun mempertanyakan komitmen birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan.
“Kalau ada keluhan kita sampaikan namun hanya bungkam, lalu apa gunanya kami difungsikan dalam pengawasan MBG? Ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai program yang baik justru kehilangan kepercayaan masyarakat karena lemahnya komunikasi dan evaluasi,” tegasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga kualitas sajian, daya terima anak, serta kecepatan respons terhadap keluhan masyarakat. Evaluasi menyeluruh dan keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi generasi penerus.
