gardadesa.com, Tuban – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat justru menuai kritik tajam di desa Gelondonggede , Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Warga dibuat kecewa lantaran minimnya penyerapan tenaga kerja lokal, meski program tersebut berjalan di lingkungan mereka sendiri.
Ironisnya, di tengah tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan, peluang yang diharapkan bisa dinikmati warga sekitar justru terkesan tertutup rapat. Sejumlah warga mengaku hanya menjadi penonton di kampung sendiri, sementara posisi pekerjaan disebut sudah penuh sejak awal tanpa kejelasan proses rekrutmen.
“Banyak yang ingin kerja, tapi jawabannya selalu sudah penuh. Kami ini seperti tidak dianggap, padahal programnya ada di desa kami,” keluh salah satu warga dengan nada kecewa.selasa, 21/4/2026.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait komitmen program MBG sebagai kegiatan berbasis padat karya. Alih-alih memberdayakan masyarakat sekitar, pelaksanaannya justru dinilai jauh dari semangat pemberdayaan.
Dari RW setempat pun angkat bicara. Ia menilai ada kejanggalan dalam pelaksanaan MBG di wilayahnya, terutama dalam hal keterlibatan warga lokal.
“Kalau bicara MBG, itu jelas konsepnya padat karya. Harusnya tenaga lokal dilibatkan, termasuk dalam rantai suplai. Tapi yang terjadi di Gelondonggede ini malah sebaliknya. Warga sekitar justru tidak tersentuh,” tegasnya.
Sorotan lebih tajam datang dari Ketua BPD Desa Gelondonggede, M. Yasin. Ia menyebut kondisi ini bukan sekadar keluhan biasa, melainkan bentuk ketidakadilan yang harus segera dievaluasi.
“Kami tidak ingin program ini hanya jadi formalitas di atas kertas. Faktanya di lapangan, warga kami tidak mendapatkan porsi yang layak. Ini bukan sekadar kurang, tapi sangat minim dan terkesan diabaikan,” tegas M. Yasin.
Ia bahkan mempertanyakan transparansi dan keberpihakan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Kalau program ini mengatasnamakan kepentingan masyarakat, lalu masyarakat yang mana yang dimaksud? Jangan sampai program pemerintah justru dinikmati oleh orang luar, sementara warga sekitar hanya kebagian dampaknya saja tanpa manfaat,” sindirnya tajam.
M. Yasin juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk membuka secara terang benderang proses rekrutmen tenaga kerja.
“Kami minta ada keterbukaan. Siapa yang direkrut, dari mana asalnya, dan bagaimana prosesnya. Jangan sampai ini menimbulkan kecurigaan dan merusak kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hasari Peduli Kasih, melalui Fara Ilham Nur Fadillah menyatakan bahwa proses rekrutmen sepenuhnya menjadi kewenangan mitra pelaksana. Ia mengaku tidak memiliki peran dalam menentukan tenaga kerja yang dilibatkan.
“Rekrutmen itu ranah mitra. Saya juga masih baru, dan saat saya masuk, semua posisi sudah terisi,” jelasnya singkat.
Pernyataan tersebut justru semakin mempertegas adanya celah koordinasi dalam pelaksanaan program. Warga pun kini menuntut agar pemerintah dan pihak terkait tidak tutup mata, serta segera melakukan pembenahan agar program MBG benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar slogan di atas kertas.
